Musdah Mulia Dan Jokowi Buat Blunder Lagi, Rencanakan Rumah Ibadah Bisa Didirikan Seenaknya! Setelah Itu Nikah Sesama Jenis Dihalalkan?

Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan akan menghapus semua regulasi yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Salah satu yang akan dihapus adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
"Peraturan soal pendirian rumah ibadah itu akan dihapus. Aturannya menyulitkan kaum minoritas," ujar Musdah pada diskusi Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).

Musdah mengatakan, klausul peraturan yang menyebutkan "dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang" untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah.

Ia menilai, tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah

ibadah.
Musdah mengatakan, dalam visi dan misi Jokowi-JK, tertuang salah satu program menghapus regulasi yang melanggar HAM. Dalam perbincangannya dengan Jokowi, kata Musdah, gubernur nonaktif itu setuju soal penghapusan peraturan bersama Menag dan Mendagri itu.
Sebagaimana ucapan Jusuf Kalla (JK) sendiri pernah mengatakan pertumbuhan gereja paling banyak daripada masjid.

“Di Indonesia gereja ada 56,000, mungkin sekarang sudah lebih banyak. Pertumbuhan gereja lebih tinggi dari pertumbuhan masjid, karena begitu banyaknya aliran Kristen di Indonesia,” tutur JK.
Jika peraturan dua menteri soal pendirian rumah ibadah dihapuskan, maka akan terjadi lonjakan rumah ibadah yang seenaknya. Bahkan bisa jadi penganut agama minoritas akan mendirikan rumah ibadah sebesar mungkin, padahal didaerah tersebut penganut agama yang lain lebih besar.

Ini jelas intoleransi, dan mencederai toleransi umat beragama. Sehingga akan menimbulkan gesekan yang lebih keras antar umat beragama. Rencana penghapusan oleh Jokowi dan Musdah ini jelas sangat membahayakan NKRI.
Jika rencana ini berhasil, tentu akan berdampak pada Undang-Undang untuk dibolehkan menikah sesama jenis. Ini sudah sangat membahayakan budaya di Indonesia.

Sumber: kompas/suaranews

Ikuti @CfDownload Tweet